Anggota Kongres AS Usulkan Undang-Undang untuk Larang Lembaga Berinteraksi dengan Protokol Pencampuran Kripto
Undang-Undang Integritas Blockchain
Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan Undang-Undang Integritas Blockchain yang akan melarang lembaga keuangan memproses transaksi yang terkait dengan pencampur kripto selama dua tahun. Pelanggaran akan dikenakan denda hingga $100.000. Undang-Undang Integritas Blockchain, yang diajukan oleh Anggota Kongres AS Sean Casten, menargetkan penggunaan protokol pencampur kripto, yang disebut Casten sebagai "saluran pencucian uang". Jika disahkan, lembaga keuangan dilarang memproses dana masuk yang pernah melewati pencampur kripto atau dana keluar yang langsung ditarik ke protokol pencampuran.
Dampak pada Koin Privasi
Ketentuan undang-undang ini dapat berdampak negatif pada koin privasi, yaitu mata uang kripto yang berfokus pada anonimitas. Anggota komunitas kripto khawatir jika undang-undang tersebut disetujui, akan terjadi penurunan nilai koin privasi. Selain itu, beberapa protokol privasi/pencampuran, seperti Tornado Cash dan Samourai Wallet, telah menghadapi tindakan penegakan hukum yang keras di Amerika Serikat. Pada hari Rabu, kategori koin privasi mengalami penurunan 2,4%.
Pertanyaan mengenai Anggota Kongres AS Usulkan Undang-Undang untuk Larang Lembaga Berinteraksi dengan Protokol Pencampuran Kripto :
Q: Apa itu Undang-Undang Integritas Blockchain?
A: Usulan undang-undang di AS yang melarang lembaga keuangan memproses transaksi terkait pencampur kripto selama dua tahun.
Q: Apa itu pencampur kripto?
A: Protokol yang digunakan untuk menyembunyikan sumber dan tujuan transaksi kripto, sering kali dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Q: Apa dampak undang-undang ini pada koin privasi?
A: Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai koin privasi karena mempersulit transaksi yang melibatkan protokol pencampuran.
Q: Apakah ada protokol pencampuran yang sudah menghadapi masalah hukum di AS?
A: Ya, Tornado Cash dan Samourai Wallet telah menghadapi tindakan penegakan hukum yang keras.
Q: Apa konsekuensi melanggar undang-undang ini?
A: Pelanggaran dapat dikenakan denda hingga $100.000.
