By Guru Belajar Forex in berita forex — 19 Jan 2026

Gagasan Revolusioner: Dewan Perdamaian dan Skema Pendanaan Miliaran Dolar dari Administrasi Trump

Dalam lanskap diplomasi global yang terus bergejolak, sebuah proposal mengejutkan telah muncul dari administrasi Trump yang berpotensi membentuk ulang arsitektur perdamaian internasional. Bloomberg pertama kali melaporkan pada Sabtu malam, mengutip draf piagam untuk kelompok yang diusulkan, bahwa administrasi Trump menginginkan negara-negara membayar $1 miliar untuk tetap menjadi anggota permanen "Dewan Perdamaian" yang baru. Gagasan ini menandai pendekatan radikal terhadap pendanaan dan keanggotaan dalam badan internasional, memicu perdebatan luas mengenai implikasi keuangan, politik, dan etika.

Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian diusulkan sebagai sebuah badan internasional baru, yang menurut laporan, akan mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2025. Tujuan utama pembentukan dewan ini adalah untuk mengawasi konflik antara Israel dan Hamas, sebuah isu yang telah menjadi salah satu titik api paling kronis dan kompleks dalam hubungan internasional. Konflik ini tidak hanya menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa tetapi juga terus-menerus mengancam stabilitas regional dan global. Kehadiran badan pengawas khusus seperti Dewan Perdamaian, menurut para pendukung gagasan ini, diharapkan dapat membawa perspektif baru dan mekanisme yang lebih efektif dalam upaya mediasi, negosiasi, dan penegakan perdamaian.

Visi di balik Dewan Perdamaian ini tampaknya berakar pada frustrasi yang mungkin dirasakan terhadap mekanisme internasional yang ada, seperti PBB, dalam menangani konflik yang berlarut-larut. Dengan menawarkan sebuah badan yang lebih terfokus dan, mungkin, lebih gesit, proposal ini berpotensi mencari jalur alternatif untuk resolusi konflik, meskipun dengan biaya dan syarat yang sangat spesifik. Ini juga bisa menjadi upaya untuk menciptakan sebuah forum di mana keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat, tanpa terhambat oleh dinamika veto atau kebuntuan politik yang sering terjadi di Dewan Keamanan PBB saat ini.

Model Pendanaan Kontroversial: $1 Miliar untuk Kursi Permanen

Inti dari proposal administrasi Trump adalah model pendanaan yang sangat tidak konvensional: setiap negara yang ingin memegang kursi permanen di Dewan Perdamaian harus membayar iuran sebesar $1 miliar. Angka fantastis ini sontak memicu beragam pertanyaan dan kekhawatiran. Pertama, ini adalah pendekatan "bayar untuk bermain" yang belum pernah ada dalam skala sebesar ini untuk badan internasional yang berfokus pada perdamaian dan keamanan. Model ini secara fundamental mengubah kriteria keanggotaan dari prinsip kedaulatan atau kontribusi non-moneter menjadi kapasitas finansial.

Implikasinya sangat jelas: hanya negara-negara terkaya di dunia yang mampu membeli pengaruh langsung dalam badan vital ini. Ini secara otomatis akan mengecualikan sebagian besar negara berkembang, terlepas dari relevansi atau kepentingan mereka dalam isu perdamaian dan keamanan global, atau bahkan hubungan mereka dengan konflik yang diawasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang representasi, keadilan, dan legitimasi. Apakah sebuah badan yang keputusannya dibentuk oleh segelintir negara kaya benar-benar dapat dianggap mewakili kepentingan global atau mencapai perdamaian yang berkelanjutan?

Selain itu, model pendanaan semacam ini berpotensi menciptakan hierarki baru dalam hubungan internasional, di mana kekuatan finansial secara langsung diterjemahkan menjadi kekuatan diplomatik dan pengambilan keputusan. Ini bisa menjadi preseden berbahaya yang mengikis prinsip multilateralisme dan kesetaraan antarnegara, yang merupakan pilar fundamental PBB dan banyak organisasi internasional lainnya. Pendanaan $1 miliar juga sangat tinggi dibandingkan dengan kontribusi negara-negara anggota terhadap anggaran PBB yang sudah ada, bahkan untuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ini menunjukkan bahwa Dewan Perdamaian yang diusulkan akan beroperasi dengan anggaran yang sangat besar, atau bahwa sebagian besar dana tersebut dimaksudkan sebagai "biaya masuk" daripada untuk operasi harian.

Mandat dan Potensi Pengawasan Konflik Israel-Hamas

Mandat utama Dewan Perdamaian adalah untuk mengawasi konflik Israel-Hamas. Ini adalah tugas yang sangat menantang, mengingat kedalaman akar konflik, kompleksitas aktor yang terlibat, dan kegagalan upaya perdamaian sebelumnya. Pengawasan dapat berarti berbagai hal: mulai dari memantau gencatan senjata, memfasilitasi dialog, menegakkan resolusi, hingga mengelola bantuan kemanusiaan. Jika Dewan Perdamaian ini dimaksudkan untuk menjadi entitas yang kuat, ia mungkin akan memiliki kapasitas untuk memobilisasi pasukan perdamaian, menerapkan sanksi, atau bahkan memediasi kesepakatan politik.

Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada penerimaan dan kerja sama dari pihak-pihak yang berkonflik, serta legitimasi yang diberikan oleh komunitas internasional secara lebih luas. Jika Dewan ini hanya terdiri dari negara-negara yang membayar iuran besar, tanpa dukungan luas dari spektrum negara-negara lain, kredibilitas dan kemampuannya untuk mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik mungkin akan terbatas. Potensi tumpang tindih dengan peran Dewan Keamanan PBB atau badan-badan lain yang sudah ada juga menjadi pertanyaan. Apakah ini akan menjadi badan pelengkap, atau justru bersaing dan merongrong otoritas lembaga-lembaga yang sudah ada?

Reaksi Internasional dan Tantangan Implementasi

Reaksi terhadap proposal semacam ini diperkirakan akan sangat bervariasi. Negara-negara kaya yang berpotensi diuntungkan dari akses langsung ke kursi permanen mungkin akan menunjukkan minat, melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam isu-isu keamanan global. Namun, negara-negara berkembang dan mereka yang menganut prinsip-prinsip multilateralisme yang lebih egaliter kemungkinan besar akan menentang keras, memandangnya sebagai langkah mundur yang merusak norma-norma diplomatik.

Tantangan dalam mengimplementasikan Dewan Perdamaian ini akan sangat besar. Pertama, mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB pada tahun 2025, seperti yang disebutkan dalam laporan, akan membutuhkan dukungan dari lima anggota tetap yang memiliki hak veto. Ini sendiri merupakan hambatan politik yang signifikan, mengingat bahwa model pendanaan dan keanggotaan yang diusulkan dapat bertentangan dengan kepentingan atau filosofi beberapa anggota tetap saat ini. Kedua, membangun legitimasi dan kepercayaan di antara komunitas internasional yang lebih luas akan menjadi krusial. Tanpa itu, Dewan Perdamaian berisiko menjadi klub eksklusif tanpa kemampuan nyata untuk mempengaruhi isu-isu perdamaian dan keamanan di luar lingkaran anggotanya.

Selain itu, pertanyaan tentang bagaimana Dewan ini akan berinteraksi dengan PBB yang sudah ada, Pengadilan Kriminal Internasional, dan berbagai perjanjian internasional lainnya perlu dijawab. Apakah akan ada konflik yurisdiksi? Bagaimana keputusan Dewan ini akan ditegakkan secara hukum? Proposal ini membuka kotak pandora pertanyaan-pertanyaan kompleks yang memerlukan negosiasi dan konsensus yang luas.

Kesimpulan: Sebuah Visi Baru atau Ancaman terhadap Multilateralisme?

Proposal administrasi Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian dengan model pendanaan $1 miliar untuk kursi permanen adalah sebuah gagasan yang berani, tetapi juga sangat kontroversial. Ini mencerminkan keinginan untuk menemukan solusi baru bagi konflik yang sulit dipecahkan dan mungkin juga rasa frustrasi terhadap birokrasi dan kebuntuan dalam organisasi internasional yang ada. Namun, pendekatan "bayar untuk bermain" berisiko mengikis fondasi multilateralisme, menciptakan hierarki diplomatik yang didasarkan pada kekayaan, dan meminggirkan suara negara-negara yang kurang beruntung secara finansial.

Meskipun tujuannya adalah untuk mengawasi konflik Israel-Hamas yang mendesak, cara pembentukan dan pendanaannya akan menentukan apakah Dewan Perdamaian ini akan menjadi mercusuar harapan baru atau justru menjadi preseden yang melemahkan upaya kolektif global untuk perdamaian dan keamanan. Debat yang akan datang mengenai proposal ini tidak hanya akan membentuk masa depan resolusi konflik, tetapi juga sifat dan arah tata kelola global di tahun-tahun mendatang.