Kontroversi Stimulus Fiskal di Era Pandemi

Kontroversi Stimulus Fiskal di Era Pandemi

Kontroversi Stimulus Fiskal di Era Pandemi

Gelombang Belanja Pemerintah Global

Pandemi COVID-19 menghantam dunia dengan kecepatan dan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu krisis kesehatan masyarakat dan ekonomi global. Sebagai respons, pemerintah di Amerika Serikat dan banyak negara maju lainnya meluncurkan paket stimulus fiskal masif. Triliunan dolar disuntikkan ke dalam perekonomian melalui bantuan langsung, tunjangan pengangguran, pinjaman bisnis, dan program belanja lainnya. Tujuannya jelas: mencegah keruntuhan ekonomi total, menopang pendapatan rumah tangga, dan mempercepat pemulihan. Skala intervensi ini memicu perdebatan sengit tentang keberlanjutan utang publik dan potensi dampak jangka panjang.

Munculnya Narasi "Model Jepang"

Di tengah diskusi panas mengenai batas-batas pengeluaran pemerintah, Jepang muncul sebagai "kartu AS" dalam perdebatan ini. Narasi yang sering diangkat adalah: jika Jepang, dengan rasio utang terhadap PDB yang jauh melampaui 200%, dapat mempertahankan suku bunga rendah, inflasi terkendali, dan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa dekade, maka negara lain, termasuk AS, seharusnya tidak perlu khawatir berlebihan tentang akumulasi utang fiskal yang besar. Argumen ini memberikan semacam pembenaran, menyiratkan bahwa kekhawatiran tradisional mengenai konsekuensi pengeluaran besar-besaran mungkin terlalu dilebih-lebihkan, setidaknya untuk negara-negara yang memiliki kendali atas mata uang mereka sendiri.

Jepang dan Teori Moneter Modern (MMT)

Inti Argumen MMT

Argumen "model Jepang" ini menemukan resonansi yang kuat, terutama di kalangan pendukung Teori Moneter Modern (MMT). MMT pada intinya berpendapat bahwa pemerintah yang menerbitkan mata uangnya sendiri (seperti Jepang, AS, Inggris, dll.) tidak terikat oleh kendala pendapatan (pajak atau penerbitan utang) seperti rumah tangga atau perusahaan. Pemerintah tersebut dapat menciptakan uang sesuai kebutuhan untuk membiayai pengeluarannya. Batasan sebenarnya bagi pengeluaran pemerintah bukanlah ketersediaan dana, melainkan kapasitas riil perekonomian — yaitu, potensi inflasi jika pengeluaran terlalu besar dan melebihi kapasitas produksi barang dan jasa. Pajak, dalam kerangka MMT, lebih berfungsi untuk mengelola permintaan agregat dan memerangi inflasi, bukan untuk mendanai pengeluaran.

Simbiosis Argumen MMT dan Kasus Jepang

Jepang, dengan sejarah panjang defisit fiskal yang substansial, akumulasi utang pemerintah yang sangat tinggi, dan respons Bank of Japan (BoJ) melalui pelonggaran kuantitatif besar-besaran serta kontrol kurva imbal hasil, secara sekilas tampak sebagai studi kasus yang sempurna untuk MMT. BoJ secara efektif telah menjadi pembeli utama utang pemerintah Jepang (JGBs), memastikan suku bunga tetap rendah dan pemerintah dapat terus membiayai defisitnya. Bagi para pendukung MMT, ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah dapat mengeluarkan uang sebanyak yang dibutuhkan tanpa memicu hiperinflasi atau krisis utang, selama ada kapasitas menganggur dalam perekonomian dan bank sentral siap untuk mengakomodasi. Seolah-olah Jepang telah menjalankan eksperimen MMT di dunia nyata selama beberapa dekade, dan "membuktikan" validitasnya.

Sisi Lain dari "Keberhasilan" Jepang

Struktur Utang yang Unik

Namun, pandangan yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa situasi Jepang jauh lebih kompleks dan tidak mudah ditiru. Salah satu faktor kunci adalah struktur utangnya yang unik. Sebagian besar utang pemerintah Jepang dipegang secara domestik oleh lembaga keuangan Jepang, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan rumah tangga. Tingkat tabungan rumah tangga Jepang secara historis sangat tinggi, menyediakan sumber pendanaan yang stabil untuk obligasi pemerintah. Ini menciptakan lingkaran tertutup di mana pemerintah berutang kepada warganya sendiri, yang secara fundamental berbeda dari negara yang sangat bergantung pada investor asing. Kepercayaan domestik yang kuat terhadap JGBs sebagai aset yang aman juga membedakan Jepang dari banyak negara lain.

Perangkap Deflasi dan Pertumbuhan Stagnan

Alih-alih hiperinflasi, Jepang telah memerangi deflasi dan pertumbuhan stagnan selama "Dekade Hilang" dan seterusnya. Terlepas dari stimulus fiskal yang masif dan kebijakan moneter ultra-longgar, inflasi tetap sulit dicapai secara konsisten di target 2%. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah dapat mengeluarkan uang, hal itu tidak secara otomatis menerjemahkan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang kuat atau tekanan inflasi yang sehat jika masalah struktural mendasar (seperti demografi atau kurangnya reformasi) tidak ditangani. Kapasitas menganggur di Jepang, yang disebut oleh MMT sebagai syarat untuk pengeluaran tanpa inflasi, tampaknya terus ada, meskipun dengan biaya kesempatan berupa stagnasi.

Bank Sentral sebagai Pembeli Terakhir

Peran Bank of Japan tidak dapat diremehkan. BoJ telah mengumpulkan lebih dari 50% dari semua JGB yang beredar, secara efektif memoneterisasi sebagian besar utang pemerintah. Ukuran neraca BoJ relatif terhadap PDB adalah yang terbesar di antara bank sentral negara maju. Meskipun ini berhasil menjaga suku bunga tetap rendah dan mencegah krisis utang, itu juga mendistorsi pasar obligasi dan menimbulkan pertanyaan tentang strategi keluar di masa depan. Ketergantungan yang ekstrem pada bank sentral untuk menopang pasar utang pemerintah adalah pisau bermata dua: ia menawarkan stabilitas jangka pendek tetapi berpotensi menciptakan gelembung dan menekan penemuan harga yang efisien.

Tantangan Demografi dan Implikasinya

Faktor demografi adalah aspek unik Jepang yang jarang disorot dalam perdebatan MMT. Jepang memiliki populasi menua dan menyusut yang paling cepat di dunia. Ini memiliki implikasi besar terhadap tingkat tabungan (populasi yang lebih tua cenderung memiliki tabungan yang lebih tinggi), permintaan konsumen, angkatan kerja, dan pada akhirnya, potensi pertumbuhan ekonomi. Struktur demografi ini berkontribusi pada deflasi dan permintaan investasi yang lesu, yang pada gilirannya membuat stimulus fiskal kurang efektif dalam mendorong inflasi atau pertumbuhan PDB nominal. Negara-negara lain dengan demografi yang lebih muda dan tumbuh mungkin menghadapi dinamika yang sangat berbeda jika menerapkan kebijakan serupa.

Mengapa Model Jepang Bukan Cetak Biru Universal

Perbedaan Struktural Ekonomi

Menganggap model Jepang sebagai cetak biru yang dapat diterapkan secara universal adalah sebuah kekeliruan. Sebagian besar ekonomi maju lainnya tidak memiliki tingkat tabungan domestik yang sama tingginya, struktur kepemilikan utang yang serupa, atau sejarah deflasi yang persisten. Budaya Jepang yang unik, termasuk tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi pemerintah dan rasa tanggung jawab sosial, mungkin juga berperan dalam mempertahankan stabilitas meskipun beban utang tinggi. Perbedaan struktural ini berarti bahwa apa yang bekerja (atau setidaknya tidak menyebabkan krisis akut) di Jepang, bisa jadi memiliki konsekuensi yang sangat berbeda di negara lain.

Risiko Inflasi dan Kepercayaan Pasar

Bagi negara dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, kapasitas menganggur yang lebih kecil, atau ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan asing, stimulus fiskal masif tanpa batas dapat dengan cepat memicu inflasi yang tidak terkendali atau hilangnya kepercayaan investor. Jika pasar obligasi global memutuskan bahwa utang suatu negara tidak lagi berkelanjutan, suku bunga dapat melonjak, mata uang dapat terdepresiasi tajam, dan negara tersebut dapat menghadapi krisis pembayaran. Mekanisme ini diredam di Jepang karena dominasi investor domestik yang melihat JGBs sebagai aset paling aman.

Biaya Kesempatan yang Tersembunyi

Meskipun Jepang telah menghindari krisis utang dan hiperinflasi, "keberhasilan" ini tidak datang tanpa biaya. Dekade-dekade pertumbuhan lambat, perjuangan melawan deflasi, dan kebijakan moneter yang sangat akomodatif telah menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi modal dan inovasi. Kebijakan suku bunga nol atau negatif yang berkepanjangan dapat mempertahankan "perusahaan zombie" (perusahaan yang secara fundamental tidak menguntungkan tetapi tetap bertahan karena biaya pinjaman yang sangat rendah), menghambat proses "penghancuran kreatif," dan menunda reformasi struktural yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang. Ini adalah biaya kesempatan yang tersembunyi, yang tidak selalu terlihat dalam statistik makro tetapi membebani potensi ekonomi.

Pelajaran dari Eksperimen Ekonomi Jepang

Kompleksitas Ekonomi Makro

Kisah ekonomi Jepang adalah pengingat akan kompleksitas ekonomi makro. Ini bukan cerita sederhana tentang MMT yang terbukti benar atau salah. Sebaliknya, ini adalah studi kasus tentang bagaimana serangkaian faktor unik — mulai dari demografi, tingkat tabungan, struktur utang, hingga intervensi bank sentral — dapat berinteraksi untuk menghasilkan hasil yang berbeda dari teori ekonomi konvensional. Jepang menunjukkan bahwa kemampuan suatu negara untuk menopang utang besar sangat bergantung pada konteks spesifiknya.

Pentingnya Konteks dan Nuansa

Alih-alih menjadi bukti bahwa "utang tidak penting," Jepang lebih merupakan peringatan bahwa setiap model ekonomi harus dievaluasi dengan cermat dalam konteksnya sendiri. Untuk negara lain, menggunakan Jepang sebagai pembenaran untuk stimulus fiskal yang tak terbatas mungkin mengabaikan nuansa penting dan perbedaan fundamental yang membuat pengalaman Jepang begitu unik. Pelajaran dari Jepang adalah tentang pentingnya memahami batasan dan karakteristik ekonomi domestik sebelum menerapkan kebijakan yang ekstrem, dan bahwa bahkan jika krisis segera dihindari, mungkin ada biaya jangka panjang yang signifikan dalam bentuk pertumbuhan yang lesu dan distorsi pasar.

WhatsApp
`