Pengantar: Asa Ekonomi Prancis yang Tak Terwujud

Ketika Emmanuel Macron mengambil alih kursi kepresidenan Prancis pada tahun 2017, ia datang dengan janji ambisius: sebuah kebangkitan ekonomi yang akan mengubah wajah Prancis menjadi lokomotif pertumbuhan di Eropa. Visi yang kemudian dikenal sebagai "Macronomics" ini berpusat pada strategi sisi penawaran, bertujuan untuk memangkas pajak, mengurangi belanja publik, dan melonggarkan regulasi pasar demi merangsang investasi swasta dan secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran. Namun, delapan tahun berlalu sejak janji-janji itu diucapkan, dan gambaran ekonominya jauh dari harapan. Utang publik justru melonjak tajam, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak menunjukkan terobosan yang dijanjikan. Untuk memahami mengapa "keajaiban" ekonomi Prancis tak pernah terwujud, kita perlu menyelami lebih dalam struktur ekonomi dan budaya kerja yang menjadi fondasi negara tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam perjalanan reformasinya.

Visi Ambisius Emmanuel Macron

Macron, dengan latar belakangnya sebagai mantan bankir investasi dan Menteri Ekonomi, membawa perspektif yang cenderung liberal dan pro-bisnis ke Élysée. Ia percaya bahwa hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi Prancis adalah beban regulasi yang berat dan biaya produksi yang tinggi, yang menghambat inovasi dan daya saing.

Strategi Sisi Penawaran dan Janji Pembaharuan

Inti dari "Macronomics" adalah pendekatan sisi penawaran. Ini berarti fokus pada peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui berbagai reformasi. Langkah-langkah konkret termasuk:

• Pemotongan Pajak Perusahaan: Macron berjanji untuk secara bertahap menurunkan tarif pajak perusahaan dari 33,3% menjadi 25%, menjadikannya lebih kompetitif dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Tujuannya adalah mendorong perusahaan berinvestasi lebih banyak di Prancis dan menarik investasi asing langsung.
• Reformasi Pasar Tenaga Kerja: Salah satu pilar utama adalah mereformasi Code du Travail (Kode Buruh) yang terkenal kaku. Macron berupaya memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada perusahaan dalam hal perekrutan, pemecatan, dan negosiasi kondisi kerja, dengan harapan mengurangi ketakutan pengusaha untuk mempekerjakan karyawan.
• Pengurangan Belanja Publik: Meskipun merupakan bagian dari janji, pengurangan belanja publik adalah area yang paling sulit diimplementasikan di Prancis, negara dengan tradisi negara kesejahteraan yang kuat. Macron bertujuan untuk memodernisasi sektor publik dan mengurangi defisit anggaran.

Tujuan Utama: Investasi dan Penurunan Pengangguran

Tujuan akhir dari semua reformasi ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Macron menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7% pada akhir masa jabatannya, sebuah angka yang ambisius mengingat sejarah Prancis dengan pengangguran struktural yang tinggi. Ia membayangkan Prancis yang lebih dinamis, inovatif, dan mampu bersaing di panggung global.

Jalan Berliku Implementasi dan Tantangan Tak Terduga

Meskipun niatnya baik dan visinya jelas, perjalanan "Macronomics" penuh dengan rintangan. Reformasi yang diusulkan sering kali disambut dengan penolakan keras dari masyarakat dan serikat pekerja, serta harus berhadapan dengan gelombang tantangan eksternal yang tak terduga.

Resistensi Sosial dan Gejolak Politik

Salah satu karakteristik politik Prancis adalah kuatnya resistensi terhadap perubahan, terutama yang menyentuh hak-hak sosial dan ketenagakerjaan. Reformasi pasar tenaga kerja dan rencana pengurangan belanja publik, khususnya yang menyangkut sistem pensiun, memicu demonstrasi massal dan mogok kerja yang melumpuhkan. Gerakan "rompi kuning" (gilets jaunes) yang meletus pada akhir 2018, meskipun awalnya dipicu oleh kenaikan pajak bahan bakar, dengan cepat berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan kelas pekerja. Gejolak ini memaksa Macron untuk sedikit melunakkan beberapa reformasinya dan mengalihkan fokusnya, menunjukkan betapa sulitnya mendorong perubahan struktural di Prancis.

Dampak Eksternal: Pandemi dan Konflik Geopolitik

Tak lama setelah gejolak sosial mereda, dunia dihantam pandemi COVID-19. Krisis kesehatan global ini memaksa pemerintah Prancis, seperti negara-negara lain, untuk mengimplementasikan lockdown dan langkah-langkah stimulus ekonomi besar-besaran untuk menopang bisnis dan rumah tangga. Belanja darurat ini secara signifikan menggagalkan upaya pengurangan belanja publik dan menyebabkan lonjakan utang negara. Krisis energi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina kemudian menambah tekanan inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi, semakin menjauhkan Prancis dari jalur pertumbuhan yang stabil.

Mengapa "Keajaiban" Gagal Terjadi? Analisis Mendalam

Melihat kembali janji dan hasilnya, jelas bahwa kombinasi dari faktor internal dan eksternal telah menggagalkan impian ekonomi Prancis. Beberapa area menunjukkan dengan jelas mengapa "keajaiban" tersebut tidak pernah tiba.

Utang Publik yang Meroket: Paradox Kebijakan

Salah satu janji sentral "Macronomics" adalah mengendalikan dan mengurangi utang publik. Ironisnya, utang publik Prancis justru melonjak dari sekitar 98% PDB pada 2017 menjadi lebih dari 110% pada tahun-tahun berikutnya.

Warisan Struktural dan Tekanan Belanja Sosial

Prancis memiliki tradisi panjang negara kesejahteraan yang murah hati, dengan sistem jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang komprehensif. Belanja untuk layanan-layanan ini merupakan porsi signifikan dari PDB dan sulit dipangkas secara politik tanpa memicu kemarahan publik. Setiap upaya untuk merampingkan sistem ini selalu menemui jalan buntu.

Respons Krisis dan Stimulus Ekonomi

Pandemi COVID-19 menjadi pukulan telak bagi upaya konsolidasi fiskal. Program dukungan gaji, bantuan bisnis, dan suntikan stimulus lainnya, meskipun vital untuk mencegah keruntuhan ekonomi, secara drastis meningkatkan pengeluaran pemerintah dan membebani kas negara dengan tumpukan utang baru. Ini adalah pengeluaran yang tidak terhindarkan, tetapi mematahkan momentum reformasi fiskal Macron.

Pertumbuhan PDB yang Melambat: Antara Reformasi dan Realitas Global

Meskipun ada beberapa perbaikan dalam lingkungan bisnis dan tingkat pengangguran sempat menurun sebelum pandemi, pertumbuhan PDB Prancis tetap lesu, jauh dari elan yang diharapkan.

Dampak Pajak dan Investasi: Apakah Cukup?

Pemotongan pajak perusahaan memang menjadikan Prancis lebih menarik bagi investor, namun dampaknya tidak cukup kuat untuk mengatasi hambatan struktural lainnya atau untuk mengimbangi perlambatan ekonomi global. Investasi yang masuk mungkin tidak sebanyak yang diharapkan, atau tidak mampu menciptakan efek berantai yang transformatif.

Hambatan Struktural dalam Perekonomian Prancis

Ekonomi Prancis masih bergulat dengan rigiditas struktural, terutama di sektor publik dan pasar tenaga kerja. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya agilitas dalam beradaptasi dengan perubahan pasar global masih menjadi tantangan yang menghambat inovasi dan pertumbuhan produktivitas.

Pasar Tenaga Kerja dan "Cara Kerja Prancis"

Salah satu faktor paling fundamental yang sering disoroti sebagai penghalang pertumbuhan di Prancis adalah "cara kerja" bangsa ini – sebuah sintesis dari regulasi tenaga kerja, budaya kerja, dan harapan sosial.

Rigiditas Pasar dan Biaya Tenaga Kerja

Code du Travail yang kompleks dan perlindungan karyawan yang kuat, meskipun bertujuan untuk memberikan keamanan kerja, seringkali dianggap menghalangi pengusaha untuk berinovasi, berinvestasi, dan merekrut. Proses pemecatan yang sulit dan mahal membuat perusahaan enggan untuk menambah karyawan, bahkan saat ekonomi membaik. Selain itu, biaya tenaga kerja yang tinggi, termasuk kontribusi jaminan sosial yang besar yang dibayar oleh pengusaha, membuat pekerja Prancis relatif mahal dibandingkan dengan mitra Eropa mereka. Reformasi Macron mencoba mengatasi ini dengan membatasi kompensasi pemutusan hubungan kerja dan memberikan otonomi lebih pada negosiasi di tingkat perusahaan, namun implementasinya tidak berjalan mulus.

Budaya Kerja dan Produktivitas: Perspektif Kritis

Budaya kerja Prancis sering kali dikaitkan dengan jam kerja 35 jam seminggu, serikat pekerja yang kuat, dan penekanan pada keseimbangan kerja-hidup. Meskipun ini memiliki manfaat sosial, beberapa kritikus berpendapat bahwa hal ini dapat membatasi fleksibilitas dan produktivitas keseluruhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki jam kerja lebih panjang atau budaya kerja yang lebih kompetitif, Prancis mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tingkat produktivitas per jam yang lebih tinggi untuk mengimbangi biaya tenaga kerja. Penolakan terhadap reformasi pensiun yang menaikkan usia pensiun juga menunjukkan resistensi budaya terhadap perubahan yang dianggap mengikis hak-hak sosial.

Dampak Reformasi Ketenagakerjaan Macron

Meskipun Macron berhasil meloloskan beberapa reformasi ketenagakerjaan yang sedikit melonggarkan Code du Travail dan memberikan fleksibilitas lebih pada perusahaan kecil, dampak transformatifnya terbatas. Perubahan ini belum cukup untuk sepenuhnya mengubah mentalitas pengusaha atau mengatasi hambatan struktural yang telah mengakar selama beberapa dekade.

Refleksi dan Pembelajaran untuk Masa Depan

Kegagalan "keajaiban" ekonomi Prancis yang dijanjikan Macron adalah sebuah kisah kompleks tentang ambisi reformasi yang bertabrakan dengan realitas politik, sosial, dan ekonomi yang mengakar. Meskipun ada beberapa keberhasilan parsial, seperti sedikit penurunan tingkat pengangguran sebelum pandemi dan peningkatan daya tarik Prancis bagi investor asing berkat pemotongan pajak, tujuan utama untuk mengubah Prancis menjadi kekuatan ekonomi yang gesit belum tercapai.

Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa reformasi ekonomi yang mendalam di negara-negara dengan tradisi negara kesejahteraan yang kuat memerlukan lebih dari sekadar kebijakan yang cerdas. Ia membutuhkan konsensus sosial yang luas, kemampuan untuk mengatasi resistensi politik dan budaya yang kuat, serta keberuntungan untuk tidak dihadapkan pada krisis eksternal yang parah. Masa depan ekonomi Prancis akan bergantung pada kemampuannya untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai sosialnya yang kaya dan beradaptasi dengan tuntutan ekonomi global yang terus berubah, mungkin dengan pendekatan yang lebih inklusif dan bertahap untuk mendorong perubahan.